Beranda

Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum Pengadilan Agama Ambarawa merupakan  "Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“

Implementasi JDIH PTA Semarang

IMPLEMENTASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Semarang|pta-semarang.go.id (11/02/15)

Drs. H. Mansur Nasir, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari ini Rabu, 11 Pebruari 2015 membuka secara resmi acara Implementasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah hukum PTA Semarang. 

 Acara implementasi JDIH ini diikuti oleh 39 orang peserta yang merupakan operator web site pada satker Pengadilan Agama se jawa Tengah, Peradilan Tata Usaha Negara Semarang dan Mahkamah Militer II-10 Semarang dengan nara sumber dari Tim JDIH Mahkamah Agung R.I. yang dipimpin oleh  Sarno, S.H., M.H. Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.

 

   

 

Dalam Pengarahannya, Ketua PTA Semarang sangat mengharapkan para peserta bisa mengikuti acara dengan penuh semangat dan keseriusan karena JDIH merupakan amanat perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang harus diimplementasikan pada satuan kerja masing-masing.

Dihadapan Wakil Ketua PTA Semarang, para Hakim Tinggi yang menjadi Askorwil Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan para peserta, Ketua PTA Semarang mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim JDIH Mahkamah Agung R.I. yang akan memberikan tutorial pembuatan web JDIH satker sehingga dengan demikian akan meningkatkan kinerja aparat Peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam melayani masyarakat pencari keadilan akan kebutuhan informasi produk-produk hukum.

  

Sementara itu, Sarno, S.H., M.H., selaku Ketua Tim JDIH MARI menyampaikan bahwa Pimpinan Mahkamah Agung R.I. memandang betapa pentingnya JDIH ini. Dengan mengakses website JDIH akan dapat diunggah dengan mudah dan cepat semua peraturan perundangan sejak undang-undang hingga Peraturan Mahkamah Agung baik oleh hakim maupun masyarakat luas. Sebelum ada JDIH, Mahkamah Agung melalui Direktorat Hukum dan Peradilan sudah secara berkala menghimpun peraturan perundangan dalam bentuk cetakan yang setiap tahun disebarluaskan pada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Dengan memnfaatkan perkembangan teknologi informasi akan semakin membuka kemungkinan penyebarluasan informasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam bentuk web. Oleh karena itulah kegiatan implementasi JDIH ini diadakan yaitu untuk menyediakan web site JDIH satker yang menyediakan semua peraturan perundangan dan produk hukum lainnya sehingga mudah diakses oleh para hakim dan masyarakat pada umumnya.

  

  

Ahmad Hafiludin yang menjadi Nara Sumber JDIH Mahkamah Agung pada saat memaparkan standarisasi teknis website JDIH satker, memberikan rambu-rambu bagaimana bentuk dan isi web JDIH satker, antara lain lingkup data yang harus ditampilkan satker harus memuat Surat Keputusan Ketua serta Peraturan Daerah masing-masing yang berkaitan dengan hukum

Produk Hukum PA Ambarawa

open all | close all

File Terbaru

W11-A33 / 2711 /KP.01.1/XI/2015
Rapat Koordinasi Se eks Wilayah Karesidenan Semarang pada hari Jum’at tanggal 13 Nopember ...

Jl. Mgr. Soegiyopranoto 105

Ambarawa